Sekda: SPPD Walkot Subulussalam Terkecil se-Aceh, Banyak Kegiatan DL Tidak Sepenuhnya Pakai SPPD 

SUBULUSAALAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, H. Sairun, S.Ag., M.M mengatakan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Wali Kota Subulussalam pada Tahun Anggaran 2025 merupakan yang terkecil dibandingkan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.

Hal ini disampaikann Sairun menanggapi tudingan yang menyebut Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin (HRB) menghabiskan anggaran SPPD dalam jumlah besar karena kerap melakukan perjalanan ke luar daerah.

Menurut Sairun, klarifikasi ini perlu disampaikan agar informasi yang berkembang di ruang publik tidak menimbulkan persepsi keliru.

Berdasarkan data resmi pemerintah daerah, anggaran SPPD Wali Kota Subulussalam pada 2025 tidak hanya paling kecil di Aceh, tetapi juga tidak seluruhnya terealisasi hingga akhir tahun anggaran.

Ia menjelaskan, keberadaan Wali Kota di luar daerah tidak sebanding dengan anggaran SPPD yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota. Sejumlah kegiatan luar daerah yang diikuti Wali Kota, kata Sairun, tidak sepenuhnya menggunakan SPPD.

“Dalam praktiknya, terdapat kegiatan luar daerah yang dirangkai dengan satu SPPD untuk beberapa agenda sekaligus. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil,” ujar Sekda.

Sekda juga menyebutkan, tidak sedikit pembiayaan kegiatan Wali Kota di luar daerah yang diyakini menjadi tanggungjawab pribadi, sehingga tidak membebani anggaran pemerintah daerah.

Terkait intensitas perjalanan dinas Wali Kota, Sekda menilai hal tersebut perlu dilihat secara objektif. Menurutnya, dalam tata kelola pemerintahan, hasil dari komunikasi dan upaya yang dilakukan pimpinan daerah tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan memerlukan proses dan waktu.

“Upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2025 diharapkan memberikan dampak pada tahun 2026, mengingat setiap program harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran yang tidak bisa dilakukan secara spontan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, atas nama Pemerintah Kota Subulussalam menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan dan kritik secara konstruktif dan objektif demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.[]