Bamda Aceh, Harian Reportas – Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Aceh, Ir. Nurchalis, S.P., M.Si, melontarkan kritik terbuka terhadap proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Aceh dalam sidang paripurna, Kamis (12/2/2026).
Dalam pandangannya, dokumen perencanaan seperti Rancangan Kebijakan Prioritas Anggaran (RKPA) seharusnya diserahkan lebih awal kepada legislatif agar dapat dibahas secara komprehensif dan menghasilkan masukan konstruktif.
“Kami meminta pemerintah, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), agar lebih cepat menyerahkan RKPA. Kami harus tahu apa isi rancangan tersebut. Kalau tidak, kita hanya berbicara manis tanpa hasil yang diharapkan,” ujar Nurchalis di forum paripurna.
Menurutnya, keterlambatan penyerahan dokumen anggaran berpotensi menghambat fungsi pengawasan dan pembahasan yang menjadi kewenangan DPR Aceh. Ia menilai, pembahasan anggaran tidak boleh berlangsung seperti “membeli kucing dalam karung” tanpa mengetahui secara detail program dan prioritas yang dirancang pemerintah.
Nurchalis menegaskan, percepatan serta keterbukaan dokumen anggaran menjadi kunci agar target pemerintahan Mualem–Dek Fadhil benar-benar terukur dan tidak berhenti pada tataran retorika.
“Kita ingin memastikan apakah kebijakan yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai visi membawa Aceh menuju kemakmuran tidak sepenuhnya terwujud karena perencanaan yang kurang matang,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memastikan setiap program yang diusulkan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat Aceh, khususnya dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa DPR Aceh menginginkan transparansi serta sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan anggaran, agar arah pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat luas.
