Aliansi Pers Soroti Ketimpangan Data Korban Banjir dan Longsor Aceh Utara

Lhoksukon, HARIANREPORTASE.com — Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehap Rekon) distrik Aceh Utara, menggelar rapat koordinasi intensif di salah satu kafe di Lhoksukon, Aceh Utara, Sabtu (17/1/2026).

Pertemuan ini bertujuan menyinkronkan data lapangan dengan kebijakan pemerintah agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.

Rapat tersebut dihadiri Ketua Aliansi Pers Kawal Rehap Rekon, Masri, didampingi sejumlah pengurus, di antaranya Mukhtar MR dan Muhazir, serta jurnalis dari berbagai media di Aceh.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis itu, Aliansi mengungkap sejumlah temuan kejanggalan di lapangan yang diduga kuat bersumber dari lemahnya koordinasi dan miskomunikasi antarlevel pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.

Aliansi Pers menyoroti potensi munculnya “korban kebijakan”, yakni masyarakat terdampak bencana yang terancam tidak memperoleh haknya akibat ketidaksinkronan data pendataan korban. Ketimpangan tersebut dinilai berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.

“Kami terus memantau bersama tim media se-Aceh, mulai dari pendataan rumah rusak, pengalokasian anggaran, hingga proses pemulihan ekonomi masyarakat terdampak,” ujar perwakilan Aliansi dalam pertemuan itu.

Sekretaris Jenderal SEKBER yang juga Anggota Aliansi Pers, Irwan Syahputra atau yang akrab disapa Syech Wan, menegaskan bahwa persoalan pendataan korban bencana menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ia mengingatkan agar tidak terjadi praktik pilih kasih atau tebang pilih dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan.

“Perlu keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memantau pelaksanaan di lapangan. Aliansi Pers berkomitmen menjadi penengah yang objektif antara pemangku kebijakan dan masyarakat korban bencana. Jangan sampai ada warga yang semakin terzalimi oleh sistem yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Menurut Syech Wan, transparansi menjadi kunci utama agar instruksi Presiden terkait penanganan bencana dapat dijalankan secara maksimal dan sesuai harapan masyarakat.

Menutup pernyataannya, Aliansi Pers mengimbau masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh Utara agar tidak ragu melaporkan jika menemukan ketidakadilan dalam pendataan maupun penyaluran bantuan.

“Jika ada korban yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan atau menemukan kesenjangan kebijakan di lapangan, segera laporkan kepada kami. Aliansi Pers akan turun langsung untuk menindaklanjuti temuan tersebut,” pungkas Syech Wan.