Bupati Bireuen Tolak Program Prioritas Presiden Prabowo

Rakyat Aceh | Bireuen – Kebijakan Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, yang menolak pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban banjir bandang menuai sorotan. Pasalnya, Huntara merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam penanganan cepat korban bencana.

Penolakan tersebut disampaikan Bupati Mukhlis saat konferensi pers di Pendopo Bupati Bireuen pada Rabu, 31 Desember 2025 lalu. Dalam kesempatan itu, Mukhlis menegaskan Pemkab Bireuen tidak mengusulkan pembangunan Huntara dan memilih langsung membangun Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir.

Menurut Mukhlis, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya turun langsung ke lokasi bencana bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menilai, kebutuhan mendesak masyarakat bukan hunian sementara, melainkan hunian permanen.

Padahal, dalam rapat koordinasi tersebut dibahas empat prioritas utama pemulihan pascabencana, yakni normalisasi sungai, pemulihan akses infrastruktur, pembersihan rumah warga, serta penyediaan hunian sementara (Huntara) untuk menggantikan tempat pengungsian yang dinilai tidak layak dalam jangka panjang.

Penolakan Pemkab Bireuen terhadap Huntara memicu kritik keras dari DPRK Bireuen. Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma SH, menilai kebijakan tersebut mengabaikan kondisi riil korban yang hingga kini masih bertahan di pengungsian.

Menurut Surya, Huntara dan Huntap bukanlah pilihan yang saling meniadakan. Huntara dibutuhkan sebagai hunian sementara yang layak, sedangkan Huntap merupakan solusi jangka panjang.

“Jangan menggiring opini seolah-olah jika Huntara dibangun maka Huntap tidak akan terwujud. Itu logika keliru. Dana Huntara tidak ada kaitannya dengan Huntap,” ujarnya seraya menyebutkan bahwa seharusnya Bupati Bireuen tidak menolak program prioritas Presiden Prabowo.

“Ramadan sudah di depan mata. Apakah Huntap bisa selesai sebelum itu? Jika tidak, bagaimana nasib warga yang masih di pengungsian?,” katanya.

Menurut Pimpinan DPRK Bireuen tersebut, korban bencana membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Kebijakan yang tidak selaras dengan program prioritas nasional justru berisiko memperpanjang penderitaan rakyat. (akh)

Tulisan ini telah tayang di harianrakyataceh.com dengan judul “Bupati Bireuen Tolak Program Prioritas Presiden Prabowo”, klik untuk baca: https://harianrakyataceh.com/news/bupati-bireuen-tolak-program-prioritas-presiden-prabowo/index.html