Terkait Tak Jadi Dibangun Huntara, Keuchik Alue Kuta Kaitkan DT Peduli dan Salahkan Korban Pilih DTH 

Rakyat Aceh | Bireuen – Keuchik Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Habibullah, menyatakan bahwa rencana pembangunan hunian sementara (Huntara) di desanya batal dilaksanakan karena para korban bencana memilih menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.

Menurut Habibullah, keputusan tersebut diambil setelah dua kali rapat bersama para korban bencana. Ia menegaskan, rapat perdana bukan digelar oleh pihak gampong, melainkan oleh para korban sendiri, dan dirinya hadir atas undangan.

“Dalam rapat pertama itu, korban diminta memilih antara hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap). Hasilnya, mereka sepakat memilih Huntara dan keputusan tersebut ditandatangani bersama,” ujar Habibullah kepada Rakyat Aceh, Sabtu (31/1).

Usai rapat tersebut, Habibullah bersama Camat Jangka menemui Bupati Bireuen di Pendopo untuk menyampaikan keputusan korban yang memilih Huntara. Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, katanya, Lembaga DT Peduli juga menemui Bupati Bireuen dan menyampaikan akan membangun hunian tetap (Huntap) bagi korban di Gampong Alue Kuta.

Habibullah menjelaskan, selama ini DT Peduli tinggal bersama para korban di lokasi pengungsian dan aktif membantu kebutuhan warga. Karena itu, lembaga tersebut memilih Alue Kuta sebagai lokasi pembangunan Huntap, dengan syarat tersedianya lahan.

“Setelah pulang dari Pendopo, saya kembali mengumpulkan para korban dan menyampaikan adanya rencana DT Peduli membangun Huntap. Saya juga menyampaikan, jika korban tidak lagi memilih Huntara, maka mereka akan mendapatkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan,” jelasnya, sembari mengingatkan jangan nantinya keuchik yang disalahkan, padahal korban yang memilih DTH.
Dalam rapat kedua tersebut, lanjut Habibullah, para korban akhirnya mengubah keputusan dan memilih DTH sambil menunggu pembangunan Huntap oleh DT Peduli. Dengan demikian, rencana pembangunan Huntara pun dibatalkan.

“Terkait administrasi lahan untuk Huntap, sudah saya serahkan kepada DT Peduli, dan pihak lembaga menyampaikan akan segera membangun,” katanya.

Mengenai pencairan DTH, Habibullah mengakui bahwa pada tahap awal belum seluruh korban menerima bantuan tersebut. Saat ini, baru 20 orang yang menerima DTH, dan penerimanya tidak hanya warga yang kehilangan rumahnya.

“Namun saya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Insyaallah, Senin, 2 Februari 2026, seluruh DTH untuk korban di pengungsian akan cair,” ujarnya.

Menanggapi beredarnya video keluhan warga di media sosial, Habibullah menyebutkan bahwa sebagian korban terutama perempuan tidak hadir dalam rapat kedua karena diwakili oleh suami masing-masing. Hal itu, menurutnya, menyebabkan mereka mengaku tidak mengetahui bahwa pembangunan Huntara dibatalkan.

“Sampai sekarang, keputusan penolakan Huntara dalam rapat kedua memang belum ditandatangani kembali oleh para korban,” pungkasnya.

*Ketua DT Peduli : Kami Tak Pernah Menjanjikan Pembangunan Huntap

Koordinator Relawan DT Peduli Bireuen, Hartono, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, mengaku bahwa pihaknya tidak pernah menjanjikan apapun terkait Huntap di Desa Alue Kuta.

“Dari pihak keuchik seharusnya jangan mengaitkan dengan bantuan dari swasta. Karena keuchik dan camat maupun bupati sifatnya adalah pemerintah. Sehingga, kalaupun ada proses-proses yang sudah terjadi di lapangan itu, jangan terpengaruh oleh pihak-pihak swasta yang ingin memberikan bantuan,” sebut Hartono.

Pihaknya meminta pemerintah jangan menyalahkan ataupun mengaitkan pihak yayasan terkait tidak dibangunnya Huntara. “Kan bangun Huntara dan Huntap tugas utama pemerintah, kami hanya ingin membantu, jangan dikaitkan,” katanya.

Ia mempertanyakan, jika syarat-syarat utama yang diperlukan untuk mewujudkan Huntara sudah terpenuhi, Kenapa dibatalkan? Kenapa diurungkan? “Kan sudah bisa diajukan kembali. Kalau memang syaratnya terpenuhi. Diajukan saja lagi,” pungkas Hartono.

Jadi, katanya, jangan dijadikan alasan kalau Huntap sudah ada dari pihak swasta, Huntara tidak dibangun lagi. “Jangan menyalahkan pihak lain. Itu kan pihak pemerintah yang memutuskan!,” ujarnya.

“Kami tidak ada janji sama sekali, boleh digali di media manapun, dan rekaman manapun. Kemarin, kami hanya bersilaturahim dengan bupati, sedang mempersiapkan. Jadi, sampai saat ini, kita belum ada perjanjian secara tertulis dengan pihak manapun, termasuk bupati dan camat,” tegasnya.

Menurutnya, dalam rangka ingin membangun Huntap di Alue Kuta, DT Peduli mengaku bahwa, yang terjadi adalah baru proses persiapan, dan itu belum layak untuk dipublikasikan, termasuk jadwal pengerjaan. (akh)

Tulisan ini telah tayang di harianrakyataceh.com dengan judul “Terkait Tak Jadi Dibangun Huntara, Keuchik Alue Kuta Kaitkan DT Peduli dan Salahkan Korban Pilih DTH”, klik untuk baca: https://harianrakyataceh.com/news/terkait-tak-jadi-dibangun-huntara-keuchik-alue-kuta-kaitkan-dt-peduli-dan-salahkan-korban-pilih-dth/index.html